BKKBN provinsi Aceh diminta lebih meningkatkan kemitraan dengan pemangku kebijakan

Banda Aceh, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh diminta harus lebih meningkatkan kemitraan, tentunya dukungan dari para pemangku kebijakan di pemerintah baik propinsi maupun kabupaten kota, hal tersebut di sampaikan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) BKKBN pusat Dr dr. M. Yani., M. kes kepada media ini sesuai pembukaan rakorda, (6/3/2018)

M. Yani menjelaskan, seperti diketahui sejak dulu BKKBN tidak pernah bisa bekerja sendiri disebabkan pihaknya tidak mempunyai perangkat langsung di daerah atau SKPD di kabupaten kota, menurut m Yani kemitraan dengan pemerintah daerah sangat penting disamping itu juga BKKBN kemitraan dengan tokoh-tokoh masyarakat termasuk Dharma Wanita, karena organisasi kemitraan seperti ini yang dulu menggerakkan program Keluarga Berencana, papar m yani

RAKORDA program Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga ( KKBPK ) 2018 bertemakan “penguatan integrasi program Lintas sektor di kampung KB guna mempercepat terwujudnya kualitas sumberdaya manusia”.

Kata Yani, BKKBN dulu lebih di kenal Keluarga Berencana(KB) atau lebih dikenal dengan alat kontrasepsi, namun saat ini BKKBN mengusung 3 program yaitu pertama program kependudukan, terkait dengan kemiskinan dan persoalan kependudukan lainnya, yang kedua Keluarga Berencana(KB) atau alat kontrasepsi, ketiga pembangunan keluarga atau lebih dikenal dengan program KKBPK.

Persoalan kemiskinan, Narkoba, Kekerasan termasuk korupsi ini merupakan persoalan yang berhubungan dengan kependudukan, jelas M. yani

Lanjut nya M. Yani Keluarga Berencana(KB) tanpa diimbangi dengan ketahanan keluarga itu akan terasa pincang, dengan demikian BKKBN akan menjalankan ketahanan keluarga demi suksesnya juga program program keluarga berencana

Pada kesempatan rakorda ini kata Yani, disamping untuk meningkatkan kemitraan atau kerjasama yang paling penting meningkatkan koordinasi sinergitas program-program yang ada di BKKBN dan juga di pemerintah

Dalam kesempatan tersebut M. Yani menyampaikan Anjuran presiden sekarang ini terkait dengan money follow program, presiden sejak 2018 telah menggagap Apa yang disebut dengan Kampung KB.

” Kampung KB Jangan di artikan dengan Kampung Keluarga Berencana, kampung KB merupakan miniatur sinergitas integrasi koordinasi lintas sektor di wilayah terkecil yaitu kampung tujuannya untuk mensejahterakan dari masyarakat setempat.

BKKBN di tahun 2017 yang lalu telah menggagaskan Kampung KB satu kampung per kecamatan di seluruh kabupaten kota di seluruh Aceh, di tahun 2018 ini pihaknya berharap diketahui gerakan mensukseskan Kampung KB dengan jumlah yang sama atau 1 kampung 1 Kecamatan di setiap kabupaten kota di Aceh(IP)