Bupati H Azwir Serahkan Pagu Indikatif Dana Desa Tahun 2019.

MMGN – ACEH SELATAN/Bupati Aceh Selatan, H Azwir S.Sos menyerahkan pagu indikatif dana desa tahun 2019  untuk 260 gampong yang tersebar di 18 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan. 

Pagu indikatif dana desa tersebut diserahkan Bupati H Azwir secara simbolis kepada perwakilan keuchik di Gedung DPRK Aceh Selatan, Jalan Syech Abdurra’uf, Tapaktuan, Rabu (13/3/2019).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG)  Aceh Selatan, Emmifizal SP menjelaskan, jumlah dana desa untuk 260 gampong tahun 2019 berjumlah Rp 273 miliar lebih.

“Jumlah tersebut terdiri dari ADD Rp 203.653.902.000,  ADG Rp 67.673.895.400, 
BHP (Bagi Hasil Pajak) Rp 1.078.114.938. BHRD (Bagi Hasil Retribusi Daerah) RP 950.063.731, dan total Rp  273.355.976.069,” jelasnya.

Ia mengatakan, pagu indikatif dana desa tahun 2019 ini tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik semata.Tetapi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat gampong.

Artinya dana desa tahun 2019 ini lebih memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan. 

“Gizi buruk juga mendapat prioritas dari anggaran dana desa, agar generasi kedepan semasa bupati dan wakil bupati Aceh Selatan periode 2018-2023, kasus gizi buruk di Aceh Selatan dapat berkurang,” ujarnya.

Bupati Aceh Selatan H Azwir dalam arahannya mengutarakan, pagu indikatif dana desa yang telah diterima supaya digunakan sebaik – baiknya demi pembangunan gampong.

“Karena majunya suatu desa tak lepas dari kerja keras, musyawarah dan keterbukaan antara perangkat gampong dengan masyarakat,” ucapnya.

Di kesempatan itu, ia mengajak seluruh perangkat gampong bersama – sama membangun gampong, seiring kemungkinan besar dimana dana otsus akan berakhir 9 tahun lagi.

“Kalau bukan kita – kita ini yang membangun daerah kita ini, siapa lagi,” tuturnya, seraya bertanya dihadapan ratusan perangkat gampong.

Pada bagian lain, Bupati H Azwir mengharapkan kepada para keuchik supaya saling berkoordinasi dengan seluruh perangkat gampong maupun camat dalam mengambil sebuah kebijakan.

Jika untuk mendapati suatu tujuan, haruslah  saling koordinasi. Terlebih lagi bila menggunakan dana desa tanpa musyawarah, inilah menjadi bala, dan  menjadi masalah.

“Seperti laporan yang saya terima, ada  6 desa bermasalah. Kalau tidak bisa memberi contoh yang baik, maka jadi sia – sia dipilih oleh masyarakat,”  tegasnya.

Disisi lain, ia menilai potensi yang dimiliki Aceh Selatan baik daerah pesisir maupun kawasan pegunungan sangat  berpeluang dikembangkan komoditi perkebunan seperti kelapa dan kopi. 

“Kopi yang harus kita galakkan kembali, saya akan usahakan membuat pabrik kopi sehingga masyarakat mau menanam kopi,” paparnya.

Menurutnya, dalam rangka percepatan  pembangunan meski ada terobosan. Setidaknya menanam  4 batang pohon kelapa di pekarangan rumah.

“Selain bermanfaat juga bisa membuat kesejukan di pekarangan rumah kita,” pungkasnya. (MS)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *