Bupati Rocky: Pemerintah Aceh Harus Kembangkan Tiga Sektor Di Aceh Timur  

 

IDI — MMGN |Pemerintah Aceh diminta tidak menyia-nyiakan peluang mengembangkan sektor perikanan, perkebunan dan pertanian yang menjadi perioritas dan sasaran dari visi dan misinya. Apalagi selama ini didukung oleh hasil yang melimpah hingga mampu menutupi kebutuhan sebagian besar penduduk Aceh dan Sumatera Utara.

 

“Kita sudah melaporkan ke Plt. Gubernur Aceh dan Forum Bersama (Forbes) DPR-RI/DPD-RI di Banda Aceh, baru-baru ini. Muda-mudahan pendapat yang kita sampaikan ditindaklanjuti untuk kemajuan dan bangkitnya ekonomi di daerah,” kata Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib, SH, dalam Siaran Pers yang dikeluarkan Bagian Humas & Protokoler Setdakab Aceh Timur, Rabu (8/1).

Didepan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dan Forbes DPR-RI/DPD-RI di Kantor Gubernur Aceh itu, Rocky sudah meminta Pemerintah Aceh tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengembangkan potensi PPN Idi, termasuk rencana ekspor – import hasil tangkapan nelayan ke Luar Negeri (LN).

 

“Lebih dari 5.000 tenaga kerja selama ini terserap di PPN Idi, baik yang profesi sebagai ABK atau buruh bongkar muat lainnya. Jadi sangat layak dikembangkan, seperti peningkatan fasilitas dan perluasan kolam dan muara,” kata bupati saat itu.

 

Dia juga mengaku, setelah PPN Idi maju dan berkembang maka beberapa pelabuhan kecil disekitarnya juga bisa dikembangkan, seperti TPI Idi Cut, Julok dan Peureulak. Disisi lain, Pemerintah Aceh juga diminta meningkatkan ekonomi masyarakat petani, khususnya petani sawah. Potensi sawah dengan hasil panennya sangat tinggi di Aceh Timur, sehingga hasil panen dua kali dalam setahun mampu menutupi kebutuhan masyarakat dibeberapa kabupaten/kota di Aceh.

 

“Tapi persoalannya luas sawah di Aceh menciut berdasarkan data di Kementerian Pertanian RI, sehingga alokasi pupuk subsidi ke petani di Aceh Aceh Timur semakin lama semakin menurun. Padahal luas sawah di Aceh Timur mencapai 24.000 hektar lebih, tetapi data di Kementan RI di Jakarta sekitar 18.000 hektar. Akhirnya, banyak poktan yang tidak mendapat pupuk subsidi,” urai H. Hasballah HM.Thaib didepan Forbes DPR/DPD-RI saat itu.

 

Selain sektor pertanian dan perikanan, Bupati Aceh Timur juga meminta Pemeirntah Aceh dan Forbes DPR/DPD RI untuk menyelesaikan persoalan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Aceh Timur, karena banyak HGU yang milik perusahaan swasta disektor perkebunan terbengkalai dan tidak terurus.

 

“HGU yang tidak produktif mencapai puluhan ribuan hektar, sementara masyarakat kami kekurangan lahan pertanian. Sebaiknya alihkan HGU yang terbengkalai tersebut menjadi hak rakyat. Jika perlu sampaikan Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN RI,” urai Rocky.

 

Dalam Rapat Kerja (Raker) Forbes DPR-RI/DPD-RI, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Senin (6/1) tersebut hadir Plt. Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Se-Aceh, anggota DPR-RI dan DPD-RI yang tergabung dalam Forbes dan sejumlah pejabat lainnya. (*)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *