DPRK Asel  Gelar Rapat Paripurna LPJ APBK 2018.

MMGN – TAPAKTUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan menggelar rapat paripurna tentang laporan  pertanggung jawaban  (LPJ) pelaksanaan   Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2018.
 
Rapat paripurna dibuka  oleh Ketua DPRK  Teuku Zulhelmi didampingi Wakil Ketua  I Teuku Bustami SE, berlangsung di lantai dua Gedung DPRK Aceh Selatan, Jalan Syech Abdurra’uf, Tapaktuan, Kamis (13/6/2019) pukul 15.30 WIB.

Acara  tersebut dihadiri oleh Sekdakab Aceh Selatan H Nasjuddin SH MM selaku mewakili bupati, unsur Forkopimda, para Asisten, Kepala SKPK, Kepala Bagian (Kabag) Setdakab, dan undangan lainnya.

Sebagaimana pidato Bupati Aceh Selatan yang dibacakan oleh  Sekdakab H Nasjuddin diantaranya menyebutkan,  bahwa kegiatan rapat paripurna hari ini untuk menyampaikan materi rancangan dan LPJ Tahun Anggaran 2018.

“Kami mengharapkan  materi ini dapat dibahas sehingga memperoleh hasil yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan,” harapnya. 

Dalam kesempatan itu, Sekdakab H Nasjuddin menyampaikan kepada pimpinan DPRK dan Anggota DPRK tentang    laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Di sini kami sampaikan bahwa laporan keuangan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018  telah diperiksa oleh BPK RI perwakilan Provinsi Aceh. Sehinga Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan kembali mendapatkan Opini WTP ke- 4 kalinya yang diserahkan kepada Bupati dan Ketua DPRK Aceh Selatan pada tanggal 24 Mei 2019 yang lalu,” ujarnya.

Ketua DPRK Aceh Selatan Teuku Zulhelmi menyebutkan, berdasarkan ketentuan pasal 320 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015.

“Yang menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK,” sebutnya. 

Paling sedikit, lanjutnya, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan atas kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Selanjutnya rancangan qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 
2018 yang disampaikan kepada DPRK Aceh Selatan.

“Belumlah dapat dikatakan sempurna sebelum dilaksanakan pembahasan antara Badan Anggaran DPRK dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten,  untuk pencapaian tersebut akan dilakukan koreksi dan pembahasan bersama secara menyeluruh,” tuturnya. (MS)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *