Gubernur, Bupati Walikota yang “Tidak Berani Membuat Keputusan Seharusnya Mundur Untuk Bisa Berbuat Bagi Rakyatnya”

 

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Banda Aceh – MMGN |Kepala Daerah yang bersembunyi dan tidak berani membuat Keputusan terhadap keselamatan rakyat di daerahnya sebaiknya Mundur.

Serahkan saja kepada Wakilnya dengan catatan wakilnya itu berani membuat keputusan tentang pilihan sikap daerah dalam menghadapi darurat corona.

Jangan bermain dan ngeles dengan kebijakan publik di Aceh dalam menghadapi Darurat Wabah. Pilihan Keputusan Bagi Pemerintah Sudah Disediakan Oleh Negara.

Seharusnya Kepala Daerah membuat rapat kordinasi, bisa saja melalui telekonferen dengan semua kepala daerah untuk kesepakatan membuat keputusan menjalankan UU tentang kesehatan dan keselamatan rakyat.

Pimpinan DPRA dan DPRK juga harus bisa mengarahkan pada beberapa opsi keputusan yang berorientasi untuk kemudahan pengambilan keputusan dgn elemen lain, Demikian pula kepala polisi dan kepala tentara harus memberi opsi pilihan keputusan bagi kepala daerah antara kebijakan pusat dan keinginan rakyat daerah.

Pimpinan partai politik pada saat begini harusnya tidak tidur dan sekedar memburu tempat ngopi yang nyaman. Karena hampir seluruh stackholders di Aceh itu dapat anda arahkan dan perintahkan untuk melakukan yang terbaik bagi semangat keselamatan rakyat.

Ulama memperingatkan masyarakat agar tidak memperolok-olok keadaan dengan ujian dan musibah yang sedang kita hadapi, karena nyawa dan musibah yang dihadapi keluarga masyarakat. Sebagai warga masyarakat saya memandang justru kepala daerah yang memperolok-olok keadaan dengan cara meraba keputusan, bukan mengambil keputusan.

Padahal keputusan itu hanya pilihan yang mengundang sikap politik sebagai pemimpin masyarakat dimana keselamatan dari ancaman wabah (Karena harus kerja diluar rumah) dan kelaparan (Karena harus dirumah) adalah sesuatu yang pasti dihadapi masyarakat.

Sementara kebijakan publik social distance yang anda tempuh itu melarang masyarakat bekerja dan berkomunikasi meskipun bisa dilakukan tetapi semangat dasarnya adalah menghambat komunikasi jarak dekat dlm kontek sosiologis.

Kebijakan ini tidak bisa diterima Akal Sehat bila kita gunakan itu sebagai referensi membuat keputusan. Karena apa? Ya karena kondisi sosial (masyarakat) yang tidak sesuai mereka bukan masyarakat sebagaimana di negara maju, bahkan dinegara maju seperti Amerika masyarakat masih harus disupport biaya hidup.

Jika memang negara tidak mau bertanggung jawab membiayai kelangsungan negara dengan ancaman, dan kepala daerah tidak bisa mengambil keputusan untuk keselamatan rakyat maka fungsi negara sudah nihil.

Terus kepala daerah yang punya tanggung jawab sebagai pemimpin yang dipilih rakyat, apakah tidak merasa malu ketika tidak bersikap jujur, masih bermain dengan sekedar mempermainkan rakyat dalam ancaman berbahaya. Jika seorang yang berjiwa besar, ia benar-benar berjiwa serta bermental dan bermoral pemimpin maka pilihan yang terbaik adalah MUNDUR secara terhormat. Dengan sikap begitu ia akan bisa memberi yang terbaik bagi masyarakat dan masyarakat menghormatinya dalam sejarah.

Tapi kalau seorang yang sekedar mencari hidup tentu ia akan bergantung terus dengan jabatan meski seluruh rakyat mencelanya. Disitulah kita bisa melihat sikap seseorang sebagai pemimpin atau pecundang bagi rakyat.

Demikian Logika dan teori kepemimpinan, maka di negara yang kepemimpinannya sudah berkualitas kita dengan mudah menemukan seorang pemimpin mundur bahkan ia bisa memperbaiki kondisi sosial dengan sikapnya itu.

Hari ini anggap saja pernyataan dan narasi singkat ini gila, tapi suatu saat akan banyak yang paham bahwa narasi ini justru normatif dan sehat untuk perubahan sosial dan kesejahteraaan rakyat.

Terimakasih, semoga bermanfaat.
Salam

Penulis adalah Pengamat Politik dan Sosial, Pendiri Partai Lokal GRAM dan Mantan Sekretaris DPW PAN Aceh 2005-2010 dan 2010-2015.