HRD Minta Pusat Tunaikan Janji Politik

 

 

Jakarta – MMGN |Anggota DPR RI Fraksi PKB H.Ruslan M. Daud melakukan  pertemuan dengan Jusuf Kalla di Cyber 2 Tower Kuningan Jakarta. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Plt.Gubernur Aceh, Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh tersebut, HRD meminta kepada Jusuf Kalla agar menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pemerintah pusat mempermanenkan Dana Otsus Aceh.

 

HRD menerangkan “perdamaian ini sangat mahal harganya, harus kita rawat bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh dan juga semua pemangku kepentingan”. Semua kita harus berikhtiar mewujudkan semua kesepakatan yang pernah dicapai dalam MoU Helsinki antara RI dengan GAM”.

 

Bupati Bireuen 2012-2017 ini menguraikan bahwa konflik yang berkepanjangan dan menelan banyak korban di Aceh dibutuhkan energi besar untuk menata kembali pembangunan Aceh. “Karenanya salah satu tujuan dari perdamaian ini adalah membangun trust antara pemerintah pusat dengan rakyat Aceh.

 

MoU itu bukan hanya sekedar menghentikan perang atau meredam kekerasan tapi juga sebagai ruang untuk mewujudkan perdamaian abadi yang berkeadilan, bermartabat  dan mampu menyejahterakan rakyat Aceh”.

 

Sebagai orang yang terlibat penuh dalam proses perdamaian ini, HRD menyampaikan dana Otonomi Khusus harus mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang telah hancur akibat konflik Aceh, seperti tertera di pasal 183 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2006” ungkap HRD.

 

Sebagai mantan GAM, HRD meminta kepada Jusuf Kalla agar semua janji politik yang telah dituangkan dalam MoU harus ditunaikan oleh pemerintah pusat. “Kami mengadu ke bapak JK karena faktanya bapak sebagai pelopor perdamaian Aceh”. Dari Bapak selalu ada jalan Keluar, sesuai dengan singkatan namanya JK artinya Jalan Keluar, canda HRD sambil ketawa yang diikuti teman – teman lain sehingga terciptanya suasana keakraban yang luar biasa.

 

Sebagai orang yang memiliki kedekatan dan pengaruh dengan Bapak Presiden, saya memohon kepada Bapak JK untuk mengkomunikasikan amanat dan substansi MoU kepada Presiden Jokowi karena ini adalah upaya membangun kepercayaan dan transparansi politik antara pemerintah pusat dengan GAM tambah HRD.

 

Merespon hal tersebut, Jusuf Kalla menyatakan siap membantu mengkomunikasikan keinginan Aceh kepada Presiden, “saya selalu bersedia untuk mengawal perdamaian Aceh yang telah kita rintis bersama” respon JK.