Kejari Aceh Selatan Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi.

MMGN – TAPAKTUAN – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan  menahan tiga tersangka tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa, Jum’at (11/10/2019) malam.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial AM (PPTK) pada Dinas Pariwisata Aceh Selatan, MS (Direktur CV Gunung Pulai) dan IM (Rekanan).

Setelah diperiksa penyidik di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Aceh Selatan sejak pukul 15.00 WIB hingga selesai pukul 19.00 WIB, ke tiga tersangka langsung diboyong ke Rutan Kelas IIB Tapaktuan.

Kajari Aceh Selatan Fajar Mufti SH MH kepada wartawan mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh ahli dari BPKP Banda Aceh sebesar Rp 300 juta lebih.

“Ketiga tersangka diduga telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan layang ODTW Tapaktuan Tapa  (Otsus) Pada Dinas Pariwisata Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017,” katanya.

Turut didampingi Kasie Pidsus Sutrisna SH dan Kasie Intelijen Rieky Supriadi SH, Kajari Fajar Mufti SH MH menjelaskan, bahwa pada tahun 2017 Dinas Pariwisata Aceh Selatan telah mendapatkan kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari Propinsi Aceh Tahun 2017.

“Pagu anggarannya senilai Rp 940 juta untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa di Kecamatan Tapaktuan,” jelasnya. 

Menurutnya, dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa itu tidak dilaksanakan sesuai dengan gambar perencanaan (bestek).

Antara lain adanya item perkerjaan yang diubah sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaan awal dan ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan.

“Namun perubahan pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak melalui mekanisme perubahan pekerjaan tambah kurang (addendum),” paparnya.

Begitu juga, sambungnya, dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali.

“Yaitu pencairan uang muka (30%) dan pencairan termyn II (60%) sehingga secara keseluruhan dana yang telah dicairkan adalah adalah 90%,” sebutnya.

Akan tetapi, dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan/berakhirnya kontrak yaitu tanggal 16 Oktober 2017, pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan seluruhnya (100%).

Sehingga kemudian dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan surat Kepala Dinas Pariwisata Kab. Aceh Selatan Nomor : 5564/XII/2017 tanpa tanggal bulan Desember 2017.

Sampai dengan saat ini tidak ada serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia/kontraktor pelaksana CV. Gunung Pulai kepada pihak Dinas Pariwisata Aceh Selatan.

Atau setidak – tidaknya pertanggung jawaban atas pengelolaan dan penggunaan dana kegiatan yang telah dicairkan 90% dari nilai kontrak yaitu kurang lebih sebesar Rp 829 juta

Ketiga tersangka itu di kenakan Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kita akan terus bekerja mengembangkan data – data baru atas kasus tersebut. Tidak tertutup kemungkinan akan adanya tersangka lainnya,” pungkasnya. (MUS).