Legislator PKB Desak Pembangunan Pelabuhan Aceh Jadi Program Prioritas   

 

JAKARTA – MMGN |Anggota Komisi V PKB Ruslan M Daud meminta pemerintah meningkatkan fasilitas pelabuhan di wilayah Provinsi Nanggore Aceh Darusalam (NAD). Bahkan anggota PKB asli Aceh ini mendesak peningkatan fasilitas pelabuhan di Aceh menjadi program prioritas Kementerian Perhubungan.

 

“Kami meminta agar peningkatan fasilitas pelabuhan di Aceh menjadi prioritas Kementerian Perhubungan. Hal ini untuk mendukung Program Tol Laut Aceh yang digagas Presiden Jokow Widodo (Jokowi),” ujar Ruslan saat Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

 

Dia menjelaskan pelabuhan merupakan pintu utama program tol laut yang digagas Presiden Jokowi. Menurutnya sarana dan prasana pelabuhan harus mendukung lalu lintas kapal, orang, maupun barang. “Tol laut adalah program untuk memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain melalui lautan. Program ini tidak akan ada artinya jika kemudian tidak didukung keberadaan pelabuhan dengan fasilitas memadai,” ujarnya.

 

Pria yang akrab disapa HRD ini mengatakan pelabuhan-pelabuhan yang ada harus dilengkapi fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang. Fasilitas pokok pelabuhan di antaranya alur pelayaran, kolam pelabuhan, penahan gelombang (breakwater), pelampung tambang (mooring bouy). Sedangkan fasilitas penunjang atau yang biasa disebut suprastruktur, seperti dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan jalan. “Pelabuhan-pelabuhan di Aceh belum sepenuhnya memenuhi fasilitas pokok maupun penunjang tersebut sehingga harus ditingkatkan sebelum benar-benar menjadi pelabuhan dalam alur tol laut Aceh,” katanya.

 

Dalam kesempatan tersebut HRD juga meminta kepada Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan, selain fasilitas pelabuhan juga perlu peningkatan perhatiannya dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan serta revitalisasi terminal Tipe A.   Pemasangan fasilitas jalan raya termasuk lampu penerang sepanjang pantai timur, utara dan tengah juga harus dilakukan segera, tambah HRD.

Bupati Bireuen 2012-2017 juga menjelaskan, pelebaran jalan khususnya di pantai timur, Utara dan tengah juga mendesak untuk dilakukan, mengingat kepadatan lalulintas di wilayah ini semakin meningkat sehingga  dapat menganggu kelancaran arus barang dan jasa antar kabupaten/kota di Aceh, lanjut HRD.

 

“Tidak mungkin akan ada investasi bila pemerintah tidak memperhatikan 3 hal, yakni infrastruktur yang memadai, kepastian hukum dan keamanan dari pemerintah,” katanya.

HRD optimis, ke depan investasi di luar Pulau Jawa semisal Aceh akan terus meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan dan jembatan yang menghubungkan orang dan barang antar wilayah.

 

Menteri Perhubungan menyahuti positif terhadap permintaan politisi PKB ini, beliau meminta kepada Dirjen Darat dan Laut untuk segera menindak lanjuti permintaan HRD.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *