MUNAS PPSKI LAHIRKAN RESOLUSI PETERNAK SAPI DAN KERBAU INDONESIA

Bandung – MMGN | Musyawarah Nasional Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia ke IX yang dilaksanakan tanggal 12 Desember 2020 kemarin melalui Aplikasi Zoom tidak hanya menetapkan Ketua Umum akan tetapi juga melahirkan Resolusi Peternak Sapi dan Kerbau.

Dalam rilis yang dikirim Panitia Pengarah Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS bahwa; Berdasar kepada eksisting kondisi, potensi yang dimiliki negeri ini dan dalam rangka membangun peternakan sapi dan kerbau nasional melalui ketahanan pangan, menuju kedaulatan pangan protein hewani; maka kami para peternak sapi dan kerbau Indonesia mengajukan resolusi sebagai berikut :

BIDANG PETERNAKAN SAPI PEDAGING dan KERBAU

  1. Penyelamatan sapi/kerbau betina produktif (SBP) dilakukan secara konsisten. Sebagian SBP dari kawasan padat ternak dapat direlokasikan ke wilayah pengembangan di perkebunan kelapa sawit atau lahan ex tambang. Untuk hal ini, diperlukan instrument kebijakan pemerintah dan inisiatif untuk daerah, peternak dan pelaku usaha.

  2. Revitalisasi Village Breeding Centre, melalui pola klaster sapi/kerbau di kawasan-kawasan prudusen sapi/kerbau. Program pengembangan klaster ini dilakukan dengan kemitraan antara peternakan rakyat dengan perusahaan. Pelaksanaan IB dapat dibarengi dengan InKA untuk meningkatkan calving rate, dan dukungan pembangunan feed bank berbasis sumberdaya lokal.

  3. Mempercepat pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak, terutama sawit-sapi dan/kerbau dengan mendorong PTPN, swasta dan masyarakat : dengan memanfaatkan sapi lokal/kerbau maupun bibit komersial dengan dukungan insentif bagi pelaku usaha.

  4. Revitalisasi RPH berlandaskan ‘kesejahteraan ternak’ menuju terciptanya rantai dingin dalam ketersediaan daging sapi nasional : secara bertahap menghentikan pemotongan ternak sapi/kerbau diluar RPH (kecuali untuk keperluan keagamaan/sosial budaya).

  5. Dalam upaya meningkatkan populasi ternak sapi/kerbau, diharapkan pemerintah menerbitkan kebijakan kemitraan pengembangan betina produktif maupun penggemukan, bagi industri penggemukan dan importir daging dalam kegiatan pembiakan/penggemukan bersama peternak rakyat.

  6. Pemberdayaan infrastruktur penunjang bagi pembangunan peternakan sapi/kerbau seperti pasar hewan, karantina, transportasi darat dan laut, sistem logistik dan kebijakan pendukungnya.

  7. Perlu adanya penetapan data populasi ternak sapi/kerbau yang akuntabel, sehingga mampu memprediksi pembangunan peternakan sapi dan kerbau secara nasional.

  8. Penurunan populasi ternak kerbau merupakan keniscahyaan, faktor utamanya disebabkan oleh ketiadaan perhatian pemerintah terhadap upaya pengembangan ternak ini secara nasional. Oleh karenanya diperlukan upaya peningkatkan produksi dan produktivitas kerbau asli indonesia yang tertera dalam rancangan program nasional maupun regional dengan cara memberikan kesetaraan perlakukan antara ternak sapi dan kerbau.

  9. Peningkatan populasi kerbau lokal di daerah- daerah dan diukung oleh teknologi dan dukungan dana yang memadai, kebijakan yang berpihak kepada komoditi ternak kerbau, serta melibatkan masyarakat dan dukung teknologi maupun kearifan lokal.

  10. Pemerintah segera meninjau ulang pengembangan ternak sapi-sapi Double Muscle (BB dan GB) yang telah dirilis penyebarannya bagi peternak rakyat mengingat dampak negatifnya dimasa mendatang dan akan merugikan pembangunan peternakan Nasional.

BIDANG PETERNAKAN SAPI PERAH

  1. Menurunya produksi susu sapi nasional sebagai akibat depopulasi sapi perah sebagai dampak dari mahalnya harga daging sapi. Untuk itu, perlu kebijakan perlindungan populasi melalui penyesuaian harga jual susu segar ke Industri Pengolahan Susu, atau pun melalui pengembangan Industri Menengah Persusuan Nasional dan merealisasikan secara konsisten program minum susu segar bagi anak usia sekolah.

  2. Dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan sapi perah rakyat, perlu dilakukan pemberdayaan penyebaran sapi-sapi pejantan FH hasil progeny melalui pemberdayaan kelembagaan Asosiasi Holstein Indonesia yang mapan.

  3. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitas finansial, peralatan serta kelembagaan koperasi guna percepatan pengembangan peternakan sapi perah di Dalam Negeri. Hal ini disebabkan, karena sampai saat ini usaha peternakan sapi perah rakyat belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraannya. Untuk itu, kiranya pemerintah dapat melakukan revitalisasi asosiasi dan kelembgaan koperasi peternak sapi perah rakyat.