PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENGANCAM KETAHANAN PANGAN

Aceh Selatan-MMGN|Alih fungsi lahan pertanian terus terjadi, meski telah memiliki UU yang mengatur larangan alih fungsi lahan pertanian sejak beberapa tahun lalu, sepertinya pemerintah daerah tidak mengindahkan dan menindaklanjuti UU tersebut.

Kita bisa memahami jika masyarakat petani yang melepas lahan miliknya karena kebutuhan hidup untuk membangun rumah, modal usaha atau kebutuhan biaya yang mendesak, seperti biaya pendidikan, perobatan atau lainnya.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur kantor yang tidak peka terhadap ancaman ketahanan pangan.

Pembangunan gedung kantor pemerintah yang terus manggunakan lahan persawahan tentu akan menyebabkan lahan pertanian semakin menyusut. Selain itu jaringan saluran irigasi air sawah juga tertutup dan terputus. Hal ini disampaikan Ali Zamzami Ketua LSM FORMAK kepada awak media.

Ali Zamzami mencontohkan pembangunan kantor baru Camat Labuhanhaji yang sedang dikerjakan sat ini, selain mengalihkan fungsi lahan sawah, petani setempat juga mengeluhkan putusnya saluran air sawah akibat pembangunan tersebut.

Sekitar 40 meter parit saluran air sawah terputus karena diatasnya telah ditimbun dan berdiri bangunan kantor pemerintah, sementara untuk saluran itu sendiri tidak ada penanganannya dan dibiarkan saja terputus seperti itu.
Kondisi ini telah menimbulkan keresahan dan protes masyarakat petani padi setempat, sawah mereka terancam oleh luapan air karena tidak lagi bisa mengalir kehilir seperti biasanya. Arus air akan terhenti pada ujung parit yang sudah terputus oleh proyek tersebut dan tentu air akan meluap kedalam persawahan nantinya.

Dari fakta yang demikian, Pemerintah harus berupaya untuk menghentikan laju peralihan lahan pertanian terutama untuk perkantoran pemerintah sendiri dulu, ini sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan sejumlah aturan turunannya yang telah diterbitkan pada tahun 2012 lalu.

Mengapa hal ini bisa terus terjadi, menurut pengamatan kita dalam hal ini selama ini Dinas pertanian sebagai perangkatnya bupati tidak memberikan masukan, walaupun ini merupakan amanat undang-undang.

Masih terus terjadinya lahan pertanian yang beralih fungsi bahkan oleh proyek pemerintah sendiri, ini dinilai karena pemerintah daerah tidak terlalu memperhatikan UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam menyusun tata ruang dan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan selama ini. (@)