Pemerintah Serius Selesaikan Konflik Agraria

 

IDI — MMGN | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melaksanakan rapat program kegiatan GTRA ( Gugus Tugas Reforma Agraria) tahun 2020 di Aula Sekretriat Daerah kabupaten Aceh Timur, Jum’at 20 Maret 2020.

Rapat yang dimotori langsung oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh
Timur digelar sebagai bentuk keseriusan pemerintah Aceh Timur dalam
upaya menyelesaikan konflik agraria ditengah masyarakat.

Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Aceh
Timur, H. Usman A. Rachman, SH,SP,MM , saat membuka acara rapat
mengatakan, pembahasan reforma agraria penting dilakukan mengingat
belakangan ini banyak konflik sosial yang pada dasarnya terjadi pada
konflik agraria. Merujuk permasalahan itu, pemerintah Kabupaten Aceh
Timur menunjukan bentuk keseriusan dalam mewujudkan pemerataan
ekononomi melalui reforma agraria.

“ Kebijakan ini focus pada pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan yang dilaksanakan melalui jalur tanah objek reforma agraria ( TORA),” ujar Usman A.
Rachman.

Menurut Usman, reforma agraria merupakan salahsatu pilar dari
kebijakan pemeretaan ekonomi. Tujuan reforma agrarian sendiri
dikatakannya, agar tidak terjadi serta mengurangi ketimpangan
penguasaan dan pemilikan tanah. Maka melalui program reforma agraria
ini pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian
legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat.

“ Dengan legalitas ini nantinya juga berdampak pada terciptanya lapangan
kerja , mengurangi kemiskinan, dan akan memperbaiki akses sumber
ekonomi masyarakat,” urai Usman seraya berharap program ini dapat
memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta mampu
menyelesaikan konflik agraria.

Rapat ini dihadiri, Plt. Asisten Adimintrasi Umum, T. Reza Rifki, SH, M.Si, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Kabupaten Aceh Timur, unsur Forkopimda kabupaten Aceh Timur, Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tataruang.