Pemkab Asel Bagikan Kendaraan Dinas Kepada Petugas KB.

MMGN – TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Aceh Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) membagikan kendaraan dinas roda dua kepada 18 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Kendaraan  dinas tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati (Wabup) Aceh Selatan Tgk  Amran, bertempat  di Aula Dinas Pariwisata, Jalan Teuku Ben Mahmud, Tapaktuan, Selasa (8/10/2019) sore.

Wabup Tgk  Amran dalam arahannya  mengatakan, para PKB dan PLKB yang mendapat kendaraan dinas  merupakan para petugas terpilih yang dinilai dari kinerjanya selama ini.

“18 orang yang terpilih mendapatkan kendaraan dinas dari jumlah total 71 orang PKB/PLKB di Aceh Selatan, telah melewati serangkaian penilaian kinerja oleh tim yang di tunjuk. Kami berharap, keputusan ini dapat memotivasi petugas lainnya untuk terus meningkatkan kinerjanya dilapangan,” harapnya..

Wabup Tgk Amran menyatakan, PKB dan PLKB, merupakan ujung tombak  kesuksesan berbagai program nasional KKBPK yang diselenggarakan oleh pihak BKKBN. Karena PKB dan PLKB inilah sebagai pihak pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat dilapangan.

“PKB dan PLKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KB dilapangan,” sebutnya.

Makanya, lanjutnya, untuk mendukung tugas di lapangan, PKB dan PLKB setidaknya harus memiliki tiga kemampuan utama yakni teknis, struktural dan managerial.

“Kami harapkan kendaraan dinas roda dua ini dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya untuk melaksanakan di lapangan,” harapnya.

Kepala DP3AKB Aceh Selatan  Yulmainar SE sebelumnya menjelaskan, pelaksanaan program KKBPK memerlukan dukungan, sinergitas dan komitmen yang sama dari semua pihak.

“Salah satu sasaran utama program ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pengaktifan dan penggerakan peran kader desa, pengembangan/pengorganisasian masyarakat, peningkatan upaya advokasi dan perencanaan yang mendukung pemberdayaan masyarakat serta pemutakhiran data,” jelasnya. (MUS)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *