Praktik Koperasi Simpan Pinjam Ber-aroma Rentenir Meresahkan Masyarakat

ACEH SELATAN – Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Aceh selatan telah menjadi keresahan di tengah masyarakat selama ini. Praktik usaha tersebut beroperasi dengan membangun sistem kredit dengan nasabah dengan menerapkan bunga tinggi.

Kehadirian koperasi meresahkan masyarakat tersebut memberikan pinjaman dengan suku bunga yang sangat tinggi. Sehingga masyarakat yang meminjam uang di koperasi tersebut menjadi terjerat dan sulit membayar hutang.

Dengan aturan yang tak terlalu banyak dan ketat, koperasi tersebut mengeruk keuntungan bunga tinggi bahkan hingga hampir mencapai 40 persen.
Secara gamblang, jika ada nasabah yang meminjam sebesar Rp 500 ribu, maka koperasi akan memotong langsung sebesar Rp 60 ribu dengan dalih sebagai simpanan kas, dan sisa Rp 440 ribu yang diterima oleh nasabah akan diangsur sebesar Rp 20 ribu selama 30 hari.
Ringan memang angsuran yang diterapkan, namun jika dikalkulasikan hingga pelunasan, maka koperasi tersebut akan mengeruk keuntungan sebesar Rp 160 ribu dari pinjaman sebesar Rp 440 ribu.
Jika tidak disambung setelah pelunasan pinjaman pertama maka simpanan kas milik nasabah yang 60 ribu dipotong 50%.

Selain itu juga cara penagihan yang dilakukan juga sudah sangat meresahkan karena petugas koperasi tersebut melakukan pengutipan tagihan setiap hari dengan mendatangi rumah-rumah nasabah hingga larut malam, malah berani masuk lagsung kerumah tanpa seizin tuan rumah.

keberadaan koperasi-koperasi yang meminjamkan uang dengan bunga di luar batas. Sebab, pola yang dianut koperasi tersebut dengan sasaran masyarakat ekonomi lemah dengan sistem rente yang dianut pengusaha koperasi.

Sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya membuat ekonomi warga semakin terpuruk dari penerapan aturan koperasi yang bisa dibilang lebih menjurus sebagai rentenir tersebut.

Adanya praktik koperasi simpan pinjam yang sangat meresahkan masyarakat tersebut sepertinya luput dari pengawasan Pemerintah daerah aceh selatan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini memang sudah merupakan suatu kegiatan usaha perkoperasian yang legal dan memang di biarkan (diizinkan) oleh pihak Disperindagkop dan UKM Aceh selatan?, atau ini suatu praktik ilegal yang tidak terpantau sama sekali?.

Berhubung ini sudah menjadi keresahan di tengah tengah masyarakat selama ini, maka kita meminta Pemkab Aceh selatan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh selatan untuk memberi penjelasan kepada publik dani jika ini suatu praktik ilegal maka kita desak pemkab untuk segera bertindak untuk menertibkan kata Ali Zamzami LSM FORMAK.(Asmar)