Ruslan M. Daud Menyayangkan Pernyataan Kementrian Perhubungan Tentang Aceh

 

Jakarta – MMGN |Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB dari Aceh, H. Ruslan M Daud (HRD) menyoroti pernyataan Kementerian Perhubungan yang disampaikan Halim Hartono Pejabat Pembuat Komitmen Aceh Wilayah II Balai Teknik (Baltek) Balai Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Utara yang mengatakan tidak dilanjutkan lagi pembangunan jaringan Kereta Api Lhokseumawe – Bireuen atas alasan rendahnya volume penumpang adalah keliru.

Pembangunan infrastruktur oleh negara tidak hanya dibangun atas dasar alasan ekonomi jangka pendek, namun harus punya target jangka panjang. Volume investasi, lalu-lintas orang dan barang akan meningkat seiring dengan pembagunan infrastruktur. “Kalau tidak ada infrastruktur, investor akan menjauh dan lalu-lintas orang dan barang pun akan menurun. Kedua, saya yakin bahwa dulu pembangunan kereta api jalur Bireuen-Aceh Utara ini ada kajiannya dari berbagai aspek. Tidak mungkin asal-asalan. Jadi, Pemerintah Pusat jangan membangun kesimpulan yang tidak mendasar” jelas HRD.

Dalam Raker masa persidangan I 2019 – 2020 saya sudah sampaikan ke Menteri Perhubungan, Ir. Budi Karya Sumadi, pembangunan Jaringan Kereta Api Aceh tidak boleh menggunakan logika ekonomi semata, akan tetapi harus dilihat dari aspek pemerataan pembangunan yang berkeadilan, aspek politik seperti janji pemerintah pusat yang langsung disampaikan oleh alm. Presiden Habibi sekitar 20 tahun yang lalu di hadapan ribuan Tokoh Aceh di Mesjid Baiturrahman Banda Aceh. “Janji ini tidak boleh diabaikan, ini persoalan sensitif dalam kontek persatuan dan kesatuan bangsa,” jelas Bupati Bireuen 2012-207.

Saat itu saudara Menteri langsung memerintahkan Dirjen Perkeretaapian Indonesia untuk segera membentuk Tim Khusus. Tim ini nantinya akan bekerja untuk menyelesaikan persoalan mangkraknya proyek pembangunan Jalur Kereta Api Aceh khususnya ruas Lhokseumawe – Bireuen dan ruas lainnya yang dulu masa penjajahan Belanda panjangnya mencapai sekitar 520 KM. terang HRD.

Jikapun dilihat dari aspek ekonomi juga tidak cukup kuat alasan untuk menelantarkan pembangunan jaringan kereta api khususnya ruas Lhokseumawe – Bireuen. Kalau ini tetap dipaksakan untuk dihentikan pembangunannya, maka lintas yang telah dibangun dari Lhokseumawe – Kuta Blang menjadi sia-sia, trilunan uang rakyat yang telah digelontorkan melalui APBN itu tidak bermanfaat sama sekali, tegas HRD.

Politisi asal Bireuen tetap mendorong agar Kementerian Perhubungan tetap melanjutkan pembangunan jaringan Kereta api yang belum selesai di Lintas Lhokseumawe – Paloh (12 KM) dan Lintas Kuta Blang – Bireuen (14 KM).

Kedua lintasan ini hanya butuh dana sekitar 1,7 triliun lagi, jelas HRD mengutip keterangan PPK Aceh 1 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bahagian Utara.

Khusus untuk lintas Kuta Blang – Bireuen pembebasan tanah sudah selesai dilakukan pada masa saya menjabat Bupati Bireuen, sekarang hanya tersisa 4,8% lagi yang belum dilakukan pembebasan, sebut HRD.  Sementara untuk lintas Lhokseumawe – Paloh, baru dilakukan pembebasan 34, 37 % dan masih tersisa 65,63%, tutup HRD.