Sebagian DCS di Aceh Selatan Terindikasi Belum Memenuhi Syarat

Tapaktuan, MMGN
Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Selatan menyatakan sebagian peserta  Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRK tahun 2019 yang masuk Daftar Calon Sementara (DCS) terindikasi  belum memenuhi syarat.

“Yang terindikasi belum memenuhi syarat ini terdiri dari  PNS, Keuchik, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa, serta yang mendapatkan penghasilan dari keuangan negara lainnya,” ungkap Kordiv   Penindakan Pelanggaran Panwaslih Aceh Selatan, Zarlianto ST kepada awak media di Tapaktuan, Senin (27/8/2018).

Karena sebagian kontenstan Pileg 2019 tersebut sejauh ini  belum melampirkan surat pengunduran diri  dari PNS, Keuchik, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa. Kendati pengajuan penguduran diri  itu paling telat diserahkan ke KIP menjelang satu hari dikeluarnya Daftar Calon Tetap  (DCT)  pada tanggal 19 September  2018.

“Namun jika caleg tersebut belum melengkapi surat penguduran diri sampai batas waktu yang ditentukan maka yang bersangkutan akan gagal secara administrasi,” ujar Zarlianto yang turut didampingi Ketua Panwaslih Aceh Selatan Baiman Fhadli SH, dan Devisi SDM, Azhari.

Terkait hal tersebut Panwaslih Aceh Selatan telah menyampaikan secara tertulis kepada KIP Aceh Selatan, namun sejauh ini belum mendapat balasan. “Kita telah mengidentifikasi dan menyurati KIP tentang masih adanya DCS yang belum memenuhi syarat tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslih Aceh Selatan Baiman Fhadli menambahkan sekaligus menghimbau kepada kontestan pileg 2019 untuk tidak berkampanye melalui selebaran sfanduk atau sebutan lain sebelum jadwal kampanye.

“Hal ini kita kemukakan karena dikwatirkan  akan berdampak tidak pidana pemilu sesuai pasal 492 UU 7  2017 tentang pemilu,” imbuhnya.

Sementara, sekretaris KIP Aceh Selatan, Surya Darma, enggan memberi komentar terkait persoalan tersebut, karena itu ranah komisoner KIP ujarnya, dan berhubung komisioner KIP Aceh Selatan sudah habis masa jabatannya, sementara tanggung jawab KIP Asel diambil alih oleh KIP Provinsi Aceh terangnya.(@e)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *