TA ID P3MD Aceh Timur, Monitor Pelaksanaan Pembagian BLT Dana Desa di Idi Tunong

 

ACEH TIMUR – MMGN | Terkait Pembagian BLT Dana Desa secara Perdana dalam Kecamatan Idi Tunong tepatnya di Desa Paya Gaboh
Tim Ahli Infrastruktur Desa Program Pembangunan Masyarakat Desa disingkat (TA ID- P3MD) telah melakukan tugas dan fungsi serta perannya diwilayah Aceh Timur

Senada dengan hal tersebut TA ID (P3MD) Aceh Timur melalui T.Nizamsyah.St. sapaan akrab ( Nizam.) Didampingi Camat Idi Tunong Baihakki dan Keuchik Paya Gaboh Salohun, saat menghadiri dan memonitor Acara Pembagian BLT Dana Desa bagi Masyarakat di Posko Penanggulangan COVID-19, desa Paya Gaboh, Selasa 19/5/2020.

Beliau menyampaikan bahwa
tugas kami diantara nya adalah Membina Pendamping Desa Infrastruktur (PDTI) terkait dengan kegiatan Infrastrukur di desa, membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi terkait Infrastruktur Desa, termasuk membina dan meningkatkan Kapasitas Pendamping Infrastruktur Desa( PDTI), tetapi kita tidak ada wewenang untuk meng audit desa, akan tetapi kita hanya dalam koridor pembinaan dan pendampingan serta menjalankan ketentuan maupun peraturan pemerintah terkait dana Desa itu pokoknya yang harus kita laksanakan.

Nizam menuturkan kedatangan kami hari ini kemari untuk memonitor pembagian BLT dana desa secara perdana dalam Kecamatan Idi Tunong yang dimulai dari Desa paya Gaboh yang menyalurkan kepada 34 Orang Penerima tadi, berdasarkan laporan dari Bapak Camat Idi Tunong dan Bapak Keuchik Paya Gaboh, serta hasilnya tadi berjalan secara lancar.

Nizam menambahkan selanjutnya hari juga setelah siang nanti dilanjutkan pembagian oleh desa seuneubok Buloh yang jelas 2 Desa Hari ini sebutnya.

Nizam menegaskan kami hari ini memonitor Penyaluran BLT dana desa, yang dimana beberapa hari ini sedikit tertunda, terangnya.

Awak media menanyakan kepada Nizam terkait banyaknya desa di Aceh Timur yang belum ada pencairan dana untuk diadakan penyaluran (BLT) dana desa kepada Masyarakat.

Nizam menjawab, memang secara nasional masih banyak masalah terkait BLT terutama menyangkut regulasi-regulasi Pemerintah Pusat yang kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, terkait Dana Penyaluran BLT itu sendiri ada yang trouble yang harus kita luruskan, jangan sampai penerima bantuan itu di 2 tempat misalnya ada di PKH serta lainnya. Dan itu harus kita telusuri.

Nizam menjelaskan setelah ditetapkan siapa yang berhak menerima BLT dana desa, dengan terakhir dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus di desa tutupnya.