TENDER PENGADAAN BIBIT PINANG DI KAB.ACEH SELATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KUALIFIKASI.

MMGN – ACEH SELATAN – Pengadaan bibit pinang unggul utk kecamatan Bakongan, KotaBahagia, Labuhan haji Timur dan Meukek tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana yang diamanahkan dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
Pada persyaratan tender pokja mempersyaratkan syarat kualifikasi pengalaman perusahaan paling kurang satu pekerjaan dalam 3 tahun terakhir kecuali bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun,” kata Nasruddin Bahar, Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) pada MegaNusantara, Kamis (30/5/2019).

Perpres 16 tahun 2018 Pasal 17 Ayat 1 disebutkan “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (i) wajib memenuhi kualifikasi sesuai peraturan perundang undangan” Peraturan yang dimaksud adalah Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konsultansi.

Perlem LKPP nomor 9 Tahun 2018 pasal 3.4.2 disebutkan syarat kualifikasi tekhnis penyedia, 
a.Memiliki Pengalaman Penyedia barang pada divisi yang sama paling kurang dalam kurun waktu satu tahun terakhir termasuk pemgalaman sub kontrak. 
b. Penyedia barang sekurang kurangnya pernah mengerjakan pekerjaan dalam kelompok yang sama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir termasuk pengalaman sub kontrak.

Jika merujuk pada Perlem LKPP nomor 9 Tahun 2018 Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib mendapatkan 2 pekerjaan selama 3 tahun yaitu pengalaman tahun Anggaran 2018 dan pengalaman pekerjaaan Tahun Anggaran 2017 atau 2016,” terangnya.

Kepada Pokja, sambung Nasruddin Bahar, diminta untuk membatalkan paket pengadaan bibit pinang unggul tersebut dan segera melakukan tender ulang. Pokja tidak boleh melanggar ketentuan karena syarat kualifikasi adalah wajib dipenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perundang undangan yang berlaku kecuali persyaratan teknis Administrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan Pokja dibolehkan menambah dan mengurangi persyaratan,” ucapnya.

“Dalam pengamatan Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), proses tender di Aceh Selatan termasuk lambat sehingga pembangunan yang seharusnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan padahal pengesahan Anggaran sudah dilaksanakan diawal tahun.

Secara keseluruhan hasil proses lelang paket pekerjaan masih seperti “lagu lama” tidak ada persaingan sehat hal tersebut terlihat dari minimnya peminat yang mengikuti tender pada paket yang diumumkan. Pemenang lelang hampir semua menawar mendekati HPS dan patut diduga terjadinya persekongkolan baik secara vertikal dengan pokja maupun secara horizontal sesama rekanan,” Kata Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar. (MS)