Menangkal Penyalahgunaan Dana Desa, Ini yang Dilakukan Inspektorat Subulussalam

SUBULUSSALAM – Menangkal penyalahgunaan dana desa, yang begitu besar saat ini, perlu dibangun beberapa sistem, agar para pengguna anggaran seperti Kades, dapat beradaptasi dengan aturan main, seperti Permendes, Permendagri, dan Permenkeu, jikalau hal ini telah difahami, dan ikuti, pasti dana Desa tersebut dapat terrealisasi sesuai aturan, dan jauh dari prinsip penyelewengan.

Sebenarnya dari awal, aturan demi aturan telah tersedia, seperti SKB 3 Menteri, Permendes, Permendagri, Permenkeu, juga atutan lainnya, yg tak kalah penting untuk diperhatikan, seperti undang-undang Keterbukaan Informasi Publik(KIP), Permendagri Nomor 13, terkait pengadaan dan jasa Kontruksi. Semuanya hal ini, wajib dipahami,dan di patuhi, sehingga jauh dari prinsip-prinsip negatif, dan asumsi masyarakat juga kecurigaan masyarakat terhadap para Kades,sebagai pengguna anggaran.

Menyikapi hal ini, wartawan media Mega Nusantara meminta keterangan kepada Inspektur Inspektorat kota Subulussalam, Eiviandi RS, SE, M.Hum, diruang kerjanya Senin, 13 Nopember 2017.

Eiviandi menerangkan bahwa,  di Inspektorat kota Subulussalam sangat jauh dari maksimal, baik itu Personil, juga SDM, sehingga sangat sulit kami rasa dalam membagi personil tim ahli yang ada, karena sampai saat ini tim auditor di Inspektorat.

“Kita ini baru 3 orang yang seharusnya minimal ada 20 orang tim auditor ADM. Begitu juga yang mengerti audit di lapangan, apa lagi audit fisik, tentu seharusnya harus ada yang dari Tehnik Sipil, sehingga lengkap auditor ADM dan auditor  di lapangan, dengan itu kita dapat mengetahui apakah proyek fisik dilapangan di Mark Up atau tidak,” ungkapnya.

Eiviandi mengatakan keterbatasan personil Inspektorat saat ini membuat pihaknya kewalahan dengan peristiwa di lapangan, seolah olah Inspektorat kurang bijak dalam pemeriksaan dan di pengawasan.

“Di dalam melakukan tugas, kalau dipersentase, Inspektorat melakukan 20% pengawasan, 20% pemeriksaan, 60% di dalam pembinaan. Sehingga dalam hal ini perlu diperdalam pembinaan terlebih kepada para khechik,” terangnya.

Disisi lain Eiviandi menututurkan, untuk memaksimalkan hal yang 3 butir ini, maka Inspektorat Kota Subulussalam akan membentuk satu unit Klinik Konsultasi tekait mengenai semacam tukar fikiran,baik masyarakat, maupun instansi yg berkewenangan dalam pengawasan dana desa.

“Dalam hal ini akan dimaksimalkan,dan untuk melayani Publik terkait hal itu, akan tetapi bila ada pengaduan masyarakat dalam penyalahgunaan dana desa, tetap diproses sesuai aturan yang ada,” tambahnya.

Disamping itu, lanjut Eiviandi, Walikota Subulussalam sering mengatakan agar jangan main-main dalam mengelola dana desa, karena saat ini dana Desa telah diawasi BPK dan KPK, oleh karena itu bekerjalah dengan jujur, agar jangan sampai tersentuh Hukum, akibat salah guna dana Desa, kata Walikota dengan tegas.

Beberapa pengamat juga mengatakan kepada Media Mega Nusantara, semua aturan mainnya harus dipatuhi, apa lagi di tahun 2017 ini telah ada MOU, Kemendagri dengan pihak Kepolisian dalam mengawasi dana desa.

Jadi, harapan mereka kepada para keuchik, agar benar benar menjalankan tugas,dan menggunakan dana desa sesuai aturan dan mengedepankan keperluan masyarakat, juga menjauhi prinsip cari kaya dalam mengkelola dana desa. (Saran)