Pemerhati Lingkungan Aceh Tanggapi Persoalan di DAS Arakundo WS Jambo Aye

 

Banda Aceh – MMGN | Wilayah Sungai Jambo Aye yang merupakan wilayah kelola nasional dengan kode wilayah sungai 01.05.A3 memiliki cakupan 13 DAS serta luas area 776.383.04 ha, meliputi 6 kabupaten kota di Aceh seperti Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues dan Bener Meriah, hingga saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan. Seperti yang dikutip dari Pemerhati Lingkungan Aceh, saat berada di DAS Arakundo, Kecamatan Pante Bidari, Kamis 24/6/2021.

Pemerhati Lingkungan Aceh T.M Zulfikar yang juga sebagai Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) Jambo Aye saat berada di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, menyampaikan ke awak media, bahwa terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) Arakundo menunjukkan bahwa masih kurangnya kepedulian dari berbagai pihak terkait penanganan DAS tersebut. Kita tahu DAS tersebut masuk ke Wilayah Sungai Jambo Aye artinya banyak persoalan-persoalan yang kita dapatkan disini yang semestinya perlu penanganan secara terpadu, sinergi dan terkoordinir dengan baik.

T. M. Zulfikar menjelaskan bahwa dari pantauan yang langsung dilakukan di lapangan terkait pengelolaan sumber daya air, pertama seolah-olah pemerintah tidak melihat bagaimana kondisi riel diwilayah ini, terlihat begitu luas pendangkalan sungai atau sedimentasi diwilayah ini cukup tinggi, itu artinya telah terjadi kerusakan dihulu secara masif, kemudian dari hulu hingga wilayah tengah dan menuju hulu, juga banyak ditemui titik-titik kerusakan, itu harus dipetakan, kemudian dari sisi kualitas air sungai juga sangat jelek yang pertama lanjut T.M Zulfikar sungai berwarna kuning, kemudian sedikit saja hujan deras kiri kanan sungai terkikis secara perlahan-lahan.

T.M. Zulfikar sangat menyayangkan persoalan DAS yang semakin lama semakin rusak dan ini menjadi masalah serius yang harus ditangani segera. Kemudian dari berbagai persoalan ini wilayah fasilitas publik akan hancur, contoh jalan disini di Desa Pante Rambong telah putus, ini perlu juga penanganan serius dari siapa imbuhnya ya dari penanggung jawab utama yang memiliki kewenangan, seperti Balai Wilayah Sungai(BWS) sebagai pengelola utama yang memiliki kewenangan tentang itu. Pemerintah Provinsi, Kabupaten serta keterlibatan masyarakat itu juga sangat perlu untuk memahami tentang kondisi tersebut, dan masyarakat pun jangan pula merasa tidak berdosa, artinya kita sebagai masyarakat juga harus memberikan informasi ke pemerintah dengan sebaik-baiknya misalnya kita melihat masyarakat mengelola pasir ya itu silahkan, karna pasir itu bahagian dari nikmat tuhan, tapi ikuti lah prosedur perizinan seperti apa peraturan, dan pemerintah harus memberi pemahaman dengan baik kepada masyarakat tentang tata cara pengurusan izin tersebut.

Terkait erosi yang sangat tinggi di DAS arakundo T.M Zulfikar memaparkan bahwa erosi di DAS ini terjadi sangat tinggi disebabkan wilayah resapan air di hulu sudah kritis bahkan tidak ada lagi dan telah hancur sehingga air dari hulu mengalir cepat dan menghantam sungai kiri dan kanan, wilayah-wilayah sungai seperti itu seharusnya direhabiltasi melalui berbagai aktivitas seperti reboisasi hutan, dan pemulihan lingkungan lainnya. Selain itu kita harus tau dan melakukan identifikasi dimana saja titik-titik lokasi hutan dan lahan yang bermasalah dan kritis, itu semua bagaikan penyakit setelah tau masalahnya, baru kita akan tau obat apa yang akan kita berikan kepada orang tersebut.

Disinilah peran dan kehadiran TKPSDA perlu memberikan respon dan berbagai masukan baik lisan maupun secara tertulis ke berbagai pihak, serta sampai saat ini untuk wilayah sungai Jambo Aye masih banyak terjadi kerusakan baik di DAS-DAS maupun sub DAS yang ada di wilayah sungai tersebut, sebut T.M Zulfikar. (*)