Tim Pansus Temukan Kejanggalan Pembangunan PPI Lhok Rukam Yang Dikerjakan Rekanan Tunggal

 

MMGN – ACEH SELATAN – Pekerjaan Pembangunan PPI Lhok Rukam dimonopoli oleh oknum rekanan tunggal, sepanjang tahun oknum tersebut terus yang mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut.

“Kegiatan sebelumnya, yaitu “Pembanguna PPI Lhok Rukam dan Kegiatan Pengerukan Kolam Pelabuhan Labuh PPI Lhok Rukam” yang dikerjakan oleh CV, Saudara Jaya, yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah yang sumber anggarannya dari Otsus dan APBK tahun 2016 dan 2017,” demikian ucap Ketua Partai PKPI Aceh Selatan, Zamzami, ST, selaku anggota Pansus II DPRK Aceh Selatan kepada Media MegaNusantara, di Tapaktuan, Jumat (15/5/2020).

Kemudian, jelas Zamzami, dilokasi tersebut kembali adanya kegiatan pembangunan berupa Pengerukan dan Pembangunan Revertmen PPI Lhok Rukam oleh CV. Andelkam Jaya, dengan nilai anggaran Rp, 1,895 Milyar yang bersumber dari Otsus Kabupaten tahun 2019. Dalam struktur perusahaan pada CV. Andelkam Jaya, oknum rekanan itu menjabat sebagai wakil Direktur. Sedangkan pada CV. Saudara Jaya oknum rekanan tersebut sebagai Direktur.

“Diduga Pembangunan PPI tersebut dinilai tanpa menggunakan material yang tidak memiliki izin Galian C, kemudian material Batu Gajahnya diambil disebelah lokasi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan kajian Amdal nya, pembayaran kuarinya, dan perizinan tambangnya, serta jarak tempuhnya. Kejadian seperti ini kalau didiamkan, maka cuma dia dan Tuhannya yang tau,” kesal Zamzami.

Zamzami menambahkan, pekerjaan pengerukan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Untuk itu kami minta kepada pihak teknis supaya melakukan hitungan kembali atas pekerjaannya ini. “Kan itu-itu saja pengerukannya, bagaimana volume pengerukkannya. Ini  harus dilakukan hitungan ulang, karena diduga adanya potensi kurang volume dan berpotensi merugikan negara, belum lagi Revertmennya. tambah Zamzami.

“Temuan dalam pansus ini, kami berharap kepada pihak penegak hukum untuk menginvestigasi proyek PPI tersebut dan kami juga akan merekomendasikan ke pimpinan untuk membentuk tim teknis guna mendalami persoalan ini,” ujar Zamzami. (MUS)